Bidang Kawasan Permukiman
a. Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
b. Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan, peningkatan kualitas, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan pemukiman sesuai dengan ketentuan perundangan.
c. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :
1. menyusun konsep dan rencana kerja, program, sasaran kegiatan urusan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan kawasan pemukiman layak dan kawasan kumuh;
3. melaksanakan penyusunan rencana kerja urusan kawasan permukiman secara berjangka;
4. merumuskan penjabaran kebijakan teknis dibidang kawasan permukiman;
5. merumuskan rencana teknis pendataan kawasan permukiman yang memerlukan penataan, peremajaan, perbaikan atau revitalisasi.
6. merumuskan rencana teknis pendataan lingkungan permukiman yang memerlukan penataan, perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana pendukung untuk penyehatan lingkungan pemukiman;
7. melaksanakan teknis operasional di bidang kawasan permukiman yang meliput tugas pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan kawasan permukiman dan penataan kawasan kumuh, penyiapan lahan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun pada areal kawasan pemukiman;
8. mengkoordinir penataan dan peningkatan kumtas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) hektar;
9. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan urusan perumahan, bahan penyununan rencana strategis, rencana kerja, penetapan kinerja, dan lakip serta memberikan saran dan masukan kepada kepala Dinas tentang langkah yang perlu diambil dalam urusan kawasan permukiman;
10. melaksanakan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah;
11. melaksanakan penyehatan lingkungan pemukiman melalui penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi lingkungan pemukiman;
12. menyebarluaskan norma, standar, pedoman, pelatihan, kajian atau penelitian dan manual kawasan permukiman serta lingkungan permukiman;
13. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan urusan kawasan permukiman;
14. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan renstra, renja, tapkin dan lakip urusan kawasan permukiman; dan
melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.