Pemukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta prasarana dan sarana yang tidak memenuhi syarat.

Program Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh bertujuan untuk:

• Meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat di kawasan kumuh
• Menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang layak
• Meningkatkan keamanan, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan permukiman
• Mewujudkan kawasan permukiman yang tertata, produktif, dan berkelanjutan
• Mencegah timbulnya kawasan kumuh baru
• Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan lingkungan
• Mendukung pencapaian target Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Program Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 (Program 100-0-100)
4. Peraturan Menteri PUPR tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
5. Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Suatu kawasan dikategorikan sebagai pemukiman kumuh jika memenuhi kriteria berikut:

• Kondisi Bangunan:
  • Ketidakteraturan bangunan (tidak mengikuti tata ruang)
  • Kepadatan bangunan tinggi
  • Bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis dan administratif
• Jalan Lingkungan: Kualitas jalan tidak memadai atau tidak tersedia
• Drainase Lingkungan: Tidak tersedia, tidak terhubung, atau kualitas buruk
• Air Minum: Tidak terpenuhinya akses air minum yang aman
• Pengelolaan Air Limbah: Tidak tersedianya sistem pengelolaan air limbah yang memadai
• Pengelolaan Sampah: Tidak ada sistem pengelolaan sampah yang baik
• Proteksi Kebakaran: Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran

Kawasan dikategorikan kumuh berat jika 5-7 aspek tidak terpenuhi, kumuh sedang jika 3-4 aspek tidak terpenuhi, dan kumuh ringan jika 1-2 aspek tidak terpenuhi.

Program peningkatan kualitas pemukiman kumuh terdiri dari beberapa jenis:

• Pemugaran (Renewal): Perbaikan dan penataan kawasan dengan mempertahankan sebagian besar bangunan eksisting
• Pemukiman Kembali (Resettlement): Pemindahan warga ke lokasi baru dengan penyediaan hunian yang layak
• Peremajaan (Redevelopment): Pembangunan kembali kawasan secara menyeluruh
• Perbaikan Kampung (Kampung Improvement Program): Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan secara partisipatif
• Program KOTAKU: Kota Tanpa Kumuh dengan pendekatan kolaborasi pemerintah dan masyarakat

Dalam program peningkatan kualitas pemukiman kumuh, infrastruktur yang dibangun meliputi:

• Jalan Lingkungan: Paving block, rabat beton, atau aspal untuk aksesibilitas
• Drainase: Saluran air untuk mencegah genangan dan banjir
• Air Bersih: Jaringan perpipaan atau hidran umum
• Sanitasi: MCK komunal, septik tank komunal, IPAL komunal
• Persampahan: TPS 3R, gerobak sampah, bank sampah
• Ruang Terbuka Publik: Taman, lapangan, atau ruang komunal
• Penerangan Jalan: Lampu jalan untuk keamanan dan kenyamanan
• Proteksi Kebakaran: Hidran kebakaran dan jalur evakuasi

Kawasan yang dapat menjadi lokasi program harus memenuhi persyaratan:

• Teridentifikasi sebagai kawasan kumuh dalam SK Walikota tentang Penetapan Lokasi Kumuh
• Memiliki luas minimal 10 Ha atau 200 KK
• Tingkat kekumuhan minimal sedang hingga berat
• Masyarakat memiliki komitmen dan partisipasi yang tinggi
• Telah terbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau BKM
• Memiliki rencana induk (masterplan) penanganan kawasan kumuh
• Mendapat dukungan dan komitmen dari Kelurahan dan Kecamatan
• Bukan merupakan kawasan rawan bencana tinggi atau sempadan sungai ilegal

Keberhasilan program sangat ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat:

• Perencanaan: Masyarakat terlibat dalam identifikasi masalah dan penyusunan prioritas pembangunan
• Pelaksanaan: Menyediakan swadaya berupa tenaga, material lokal, atau kontribusi dana
• Pengawasan: Mengawasi kualitas pekerjaan dan penggunaan anggaran
• Pemeliharaan: Memelihara infrastruktur yang telah dibangun agar tetap berfungsi baik
• Pemberdayaan: Mengembangkan ekonomi lokal dan kegiatan sosial kemasyarakatan
• Keberlanjutan: Membentuk kelompok pengelola untuk operasional dan pemeliharaan jangka panjang

Pendekatan partisipatif memastikan program sesuai kebutuhan masyarakat dan berkelanjutan.

Tahapan pelaksanaan program peningkatan kualitas pemukiman kumuh:

1. Identifikasi dan Pemetaan: Identifikasi lokasi kumuh dan pemetaan kondisi eksisting
2. Penetapan Lokasi: Penerbitan SK Walikota tentang penetapan lokasi kumuh
3. Sosialisasi: Sosialisasi program kepada masyarakat dan stakeholder
4. Pembentukan Kelompok: Pembentukan KSM/BKM sebagai wadah partisipasi masyarakat
5. Penyusunan Rencana: Penyusunan masterplan dan rencana detail penanganan
6. Musyawarah: Musyawarah masyarakat untuk prioritas pembangunan infrastruktur
7. Pelatihan: Pelatihan masyarakat untuk pelaksanaan dan pengelolaan
8. Pembangunan Fisik: Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan swakelola atau kontraktor
9. Monitoring dan Evaluasi: Monitoring berkala oleh pendamping dan pemerintah
10. Serah Terima: Serah terima aset kepada masyarakat untuk pengelolaan mandiri
11. Pasca Program: Pendampingan pasca program untuk keberlanjutan

Untuk mengusulkan kawasan menjadi lokasi program, diperlukan dokumen berikut:

1. Surat usulan dari masyarakat melalui RT/RW dan Kelurahan
2. Data jumlah KK dan penduduk di kawasan
3. Peta lokasi kawasan yang diusulkan
4. Dokumentasi foto kondisi eksisting kawasan
5. Data kondisi prasarana dan sarana yang ada
6. Surat pernyataan kesediaan berpartisipasi dari masyarakat
7. Berita acara musyawarah masyarakat
8. Struktur organisasi KSM/BKM yang telah terbentuk
9. Rekomendasi dari Lurah dan Camat

Upaya pencegahan timbulnya kawasan kumuh baru dilakukan melalui:

• Penataan Ruang: Pengendalian tata ruang dan perizinan pembangunan yang ketat
• Penyediaan Perumahan: Penyediaan perumahan layak bagi MBR
• Prasarana Dasar: Pembangunan prasarana dasar di kawasan baru
• Pengawasan: Pengawasan terhadap pembangunan ilegal dan tidak sesuai tata ruang
• Pemberdayaan: Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mencegah kemiskinan
• Edukasi: Edukasi masyarakat tentang pentingnya lingkungan sehat dan tertata
• Pemeliharaan: Pemeliharaan infrastruktur eksisting agar tidak rusak
• Kemitraan: Kemitraan dengan swasta untuk penyediaan hunian dan infrastruktur

Untuk informasi lebih lanjut tentang program peningkatan kualitas pemukiman kumuh, silakan hubungi contact person di atas atau kunjungi website KOTAKU.